Enam PTKN Bahas Transformasi Kelembagaan dalam FGD Bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Agama

Jakarta (Humas) – Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait usulan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) pada Rabu, 10 Juni 2026, di Luminor Hotel Pecenongan, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperdalam substansi kebijakan, harmonisasi regulasi lintas kementerian/lembaga, serta penguatan tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi keagamaan yang adaptif, akuntabel, dan berdaya saing.

FGD dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, M.A., Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Dr. H. Amien Suyitno, M.Ag., Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag., Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Dr. Jeane Marie Tulung, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Prof. Dr. H. Sahiron, M.A., serta jajaran pimpinan Kementerian Agama dan perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Enam perguruan tinggi yang menjadi peserta pembahasan transformasi kelembagaan tersebut adalah IAIN Manado, IAIN Langsa, IAIN Bone, IAIN Parepare, IAKN Ambon, dan IAKN Manado.

Dalam forum tersebut, para pimpinan PTKN menyampaikan bahwa transformasi kelembagaan bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas institusi dalam menjawab perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan pembangunan nasional. Melalui transformasi tersebut, perguruan tinggi diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan daya saing lulusan, memperkuat kolaborasi lintas disiplin ilmu, serta meningkatkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan dan masukan dari Kementerian PANRB maupun Kementerian Agama, terutama terkait efektivitas organisasi, tata kelola kelembagaan, kualitas layanan pendidikan, serta kesiapan institusi dalam menjalankan mandat yang lebih luas pasca transformasi.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah pentingnya menjaga identitas dan marwah keagamaan perguruan tinggi keagamaan dalam proses perubahan bentuk kelembagaan. Menanggapi hal tersebut, para pimpinan PTKN menegaskan bahwa transformasi tidak akan mengubah ruh dan mandat keagamaan institusi. Sebaliknya, transformasi justru diharapkan memperkuat peran ilmu-ilmu keagamaan dalam menjawab tantangan zaman melalui integrasi dengan sains, teknologi, ekonomi, kesehatan, dan ilmu sosial-humaniora.

Dalam kesempatan tersebut, para pimpinan PTKN juga menegaskan bahwa transformasi kelembagaan merupakan bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan pendidikan tinggi keagamaan yang lebih relevan, inklusif, dan kompetitif, tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi fondasi utama institusi.

FGD ini diharapkan menjadi langkah penting dalam penyempurnaan kebijakan transformasi PTKN, sekaligus memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, Kementerian PANRB, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perguruan tinggi keagamaan yang unggul, berdaya saing global, serta tetap kokoh menjaga identitas keagamaan dan kebangsaan.

“Transformasi bukanlah upaya meninggalkan jati diri perguruan tinggi keagamaan, melainkan ikhtiar memperluas kontribusi nilai-nilai keagamaan dalam menjawab tantangan masyarakat modern. Yang diperluas adalah cakupan pengabdian dan keilmuan, sementara ruh keagamaan tetap menjadi fondasi utama,” demikian mengemuka dalam forum tersebut.