HPI IAIN Langsa Gelar Dialog Publik Nasional Hukum Pidana Islam

Kota Langsa (Humas) – Program Studi (Prodi) Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah (Fasya) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa menyelenggarakan Dialog Publik Nasional di Aula Laboratorium Terpadu kampus setempat, Senin (21/3/22).

Dialog Publik Nasional yang bertemakan ‘Urgensi Pengesahan RKUHP dan Relevansi Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia’ menghadirkan enam narasumber dari berbagai bidang yang akan mepresentasikan materinya secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Adapun yang mengisi materi pada Dialog Publik Nasional ini yakni Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Billy Mambrasar, ST., BSc., MBA., M.Sc., Anggota Komisi I DPR RI R. Imron Amin, SH., MH., Wakil Walikota Langsa Dr. Marzuki Hamid, MM., Sekretaris Komisi A DPRK Aceh Timur Irwanda, Guru Besar UIN Ar-Raniry Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA., dan Ketua Alwashliyah Kota Langsa Dr. Muzakir Samidan, MH., M.Pd.

Pada hari yang sama, setelah pelaksanaan Dialog Publik Nasional, juga digelar pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hukum Pidana Islam se-Indonesia yang diketuai oleh Muhammad Reza mahasiswa Prodi HPI IAIN Langsa. Pelantikan ini akan dilaksanakan di Aula Fasya IAIN Langsa.

Rektor IAIN Langsa Dr. H. Basri, MA yang hadir pada pembukaan kegiatan dalam sambutannya mengatakan kegiatan yang digelar oleh mahasiswa IAIN Langsa secara nasional ini bertujuan untuk memperkuat literasi tentang hukum, menambah referensi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum.

“Perguruan Tinggi merupakan lembaga yang tugas utamanya mentransfer ilmu pengetahuan, dan salah satu prosesnya yakni melalui organisasi kemahasiswaan yang kali ini tampil dalam membagikan pengetahuan mengenai hukum, khususnya Hukum Pidana Islam,” ujarnya.

“Dialog hari ini akan berkontribusi dalam perkembangan Hukum Pidana Islam yang akan menguatkan literasi, menambah referensi, dan memberikan pencerahan demi mewujudkan masyarakat yang sadar hukum,” lanjutnya.

Dengan adanya kegiatan nasional ini, menurut Basri, mahasiswa IAIN Langsa telah sampai pada tahap yang sejajar dengan mahasiswa-mahasiswa dari kampus nasional lainnya.

“Ini merupakan pertanda bahwa mahasiswa IAIN Langsa telah memenuhi standar yang sama dengan perguruan tinggi nasional lainnya baik dalam kompetensi, prestasi, pengalaman, hingga kontribusi terhadap negeri,” terangnya.

Membuka kegiatan, Wali Kota Langsa Usman Abdullah, SE yang diwakilkan oleh Asisten II Bidang Perekenomian dan Pembangunan Pemko Langsa Ali Mustafa, SE dalam sambutannya mengatakan penerapan hukum Islam di Indonesia merupakan wacana lama.

“Penerapan hukum Islam di Indonesia terus menerus dibicarakan dan menjadi wacana sejak tahun 1945. Pemerintah saat ini sudah banyak melahirkan berbagai peraturan yang mengakomodasi serta mengkodifikasi hukum Islam yang salah satunya tentang perkawinan,” tandasnya.

Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, Ali menyebutkan bahwa hukum Islam telah berjalan tanpa merubah negara Indonesia menjadi negara Islam.

Terakhir Ali menyampaikan bagaimana umat Islam dapat melakukan pendekatan dengan pemerintahan, sehingga setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat dikodifikasikan.

“Seperti UU Peradilan Agama, Pengelolaan Zakat Wakaf, Perbankan Syariah, KHI, dan lainnya hingga kehadiran hukum Islam semakin memperkuat wibawa hukum di Indonesia,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini pimpinan Fasya IAIN Langsa, Forkopimda Kota Langsa, Ormawa Kota Langsa, Perwakilan Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, dan sivitas akademika IAIN Langsa.